Puluhan Warga Duduki Kantor Desa Laroue Tolak Tambang Batu Gamping dan Minta Pj Bupati Morowali Nonaktifkan Kades Laroue 

MOROWALI, Sulawesi Tengah - Sejak Kamis malam 19/09/2024 sampai Jum'at 20/09/2024, Puluhan warga Desa Laroue menduduki Kantor Desa Laroue, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, propinsi Sulawesi Tengah. 

Aksi yang dilakukan puluhan warga Desa Laroue ini sebagai bentuk protes terkait penolakan izin perusahaan tambang batu gamping yang masuk di desa mereka karena tidak ada sosialisasi terlebih dahulu kepada warga. 

Baca juga: Effendy Sianipar: Indonesia Mampu Merawat Habitat Asli Komodo

Salah seorang warga Abd Samad mengatakan masyarakat Laroue merasa kesal karena Kepala Desa tidak hadir dalam rapat bersama masyarakat guna membahas terkait izin Perusahaan Tambang Batu Gamping milik salah satu perusahaan yang akan melakukan operasi produksi di Desa tersebut.

Baca juga: Terima Kunjungan Neil McCulloch, Sugeng Suparwoto Bahas Pengurangan Emisi Karbon

"Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melaksanakan rapat pada 19 September 2024 malam yang dihadiri oleh warga, tapi entah kenapa, Pak Kades tidak menghadiri rapat yang telah diselenggarakan oleh BPD tersebut, " Kata Samad. 

Menurut Samad warga yang sempat hadir dalam rapat merasa geram karena Kades tidak hadir pada rapat yang dinilai sangat penting oleh warga setempat. Sehingga, warga pun langsung bereaksi menduduki kantor Desa sejak semalam hingga saat ini. 

Baca juga: Amsakar Tinjau Kebakaran di Sagulung

"Jadi warga akan tetap menduduki kantor Desa Laroue dengan waktu yang tidak ditentukan hingga mendapat penjelasan dari Pemerintah Desa, " Jelas Samad.

Baca juga: Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan, MA Kabulkan PK Presiden Joko Widodo

Ditambahkan Samad warga juga meminta agar Pj Bupati Morowali yakni Yusman Mahbub untuk segera mengambil langkah terkait masalah izin perusahaan tambang batu gamping tersebut dan warga pun meminta kepada Pj Bupati agar Kepala Desa Laroue di non aktifkan. 

Sementara itu Kepala Desa Laroue Samirudin ketika dihubungi Via Telpon +62 822-3048-xxxx sedang tidak aktif atau berada diluar jangkauan.

Baca juga: Komisi VII DPR RI Desak Kementerian ESDM Perbaiki Ekosistem Pertimahan

(Red)